Pembangunan Busway Koridor XI mengabaikan Keselamatan Pengguna Jalan


Pembangunan Koridor XI Busway Jurusan Pulogebang – Kampung Melayu, nampaknya sedang dikejar target. Publikasi yang dilakukan pemerintah di media-media masa nasional menyebutkan bulan Desember 2011 ini jalur ini sudah bisa digunakan. Mudah-mudahan pengawasan terhadap mutunya tetap diperhatikan. Tapi tak bisa dipungkiri kondisi seperti  ini sering mengabaikan baik itu kualitas maupun keselamatan pengguna jalan. Masyarakat sebagai pengguna jalan dapat mengajukan gugatan kepada pemerintah bila hal ini terjadi, terlebih bila terjadi korban jiwa akan menjadu delik pidana. Mengapa begitu ? Dalam Undang Undang lalu lintas no 22 tahun 2009 :

Pasal 203(1) “Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Pasal 24
(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 25
(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

  • a. Rambu Lalu Lintas;
  • b. Marka Jalan;
  • c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  • d. alat penerangan Jalan;
  • e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
  • f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
  • g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
  • h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 26
(1) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:
a. Pemerintah untuk jalan nasional;
b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; atau
d. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Pasal 45
(1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
a. trotoar;
b. lajur sepeda;
c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
d. Halte; dan/atau
e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Pasal 216(1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintasyang ramah lingkungan.

Lalu Bagaimana Kondisi nyata saat ini :

Selokan tanpa pengaman di pertigaan Jalan Dr. Sumarno dan Jl. Penggilingan yang berisiko kecelakaan pengguna jalani. Banyak lokasi tanpa pengaman seperti ini di jalur busway.

Memaksakan jalur busway di Jalan I Gusti Ngura Rai yang sempit (sebelum bioskop Buaran) sehingga mengorbankan jalur trotoar untuk pejalan kaki.

Pengabaian Keselamatan pengguna Jalan seperti di atas, jelas merupakan pelanggaran terhadap amanat yang diberikan oleh Undang-undang lalu lintas tersebut diatas.

Bagaimana kewajiban pemerintah ?  Jangan sampai Jatuh korban…!!!

About eramas2000

Admin
This entry was posted in Info Warga, Lingkungan, Pembangunan Sekitar Eramas 2000 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s