Penolakan Kantor Kelurahan / Puskesmas di Eramas 2000 oleh Warga


Ruang Terbuka Hijau di Eramas  2000

Ruang Terbuka Hijau di Eramas 2000 (posisi di atas dan kanan bundaran) yang akan dijadikan Kantor Kelurahan.

Pada kesempatan warga Eramas 2000 Rw15 mengadakan Acara Jalan Sehat pada tanggal 10 Oktober 2015, warga beramai-ramai membubuhkan tanda tangan pada selembar spanduk untuk menolak pembangunan Kantor Kelurahan dan Puskesmas di lingkungan RW15.

Warga Sedang membubuhkan tanda tangan penolakan kantor kelurahan di area Taman

Warga Sedang membubuhkan tanda tangan penolakan kantor kelurahan di area Taman

Berdasarkan Berita Serah Terima dari Pengembang (Perumnas dan Swasta ) seperti pada link ini : https://eramas2000.files.wordpress.com/2011/11/berita-serah-terima-eramas.pdf  memang fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut sudah diserahkan kepada pihak Pemda DKI. Karena itu lokasi yang akan dibangun menjadi hak milik pemda. Kepemilikan karena penyerahan dari pengembang, sebagaimana diatur dalam perundangan. Tetapi perlu di ingat, bahwa setiap warga yang membeli unit rumah di Eramas 2000 dibebankan komponen biaya untuk membayar fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di perumahan ini saat membelinya. Dengan kata lain, fasos dan fasum tersebut adalah uang warga..!

Apa yang terjadi dengan fasos dan fasum setelah diserahkan kepada pemda?

Sejak berdirinya tahun 1994, warga lah yang dibebani untuk memelihara semua  fasos dan fasum yang ada: membersihkan taman, menanam pohon, membangun tempat lapangan tenis, kolam renang , perbaikan jalan, pengurasan selokan, dll hingga penggantian lampu penerangan jalan yang rusak. Lihat artikel-artikel sebelumnya bagaimana warga bergotong royong melalui iuran memelihara dan memperbaiki lingkungan. Dimanakan peran Pemda? Tidak lain hanya meng invetaris saja lokasi fasos dan fasum yang menjadi milik pemda tersebut oleh BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah). Lalu kemudian memuat dalam semua perencanaan yang ada.

Dalam peraturan Daerah no. 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dalam lampiran Zonasi Wilayah Cakung Lokasi yang dimaksud adalah 016.S.6.a.b  dan 017.S.6.a.b. Dimana 016 dan 017 adalah kode sub zona wilayah Cakung. Sedangkan S6 adalah peruntukan untuk lokasi pelayanan umum.

Peruntukan Lahan (berwarna Coklat) sesuai dengan Perda no. 1 tahun 2014

Peruntukan Lahan (berwarna Coklat) sesuai dengan Perda no. 1 tahun 2014

Zonasi Peruntukan Sesuai Perda no. 1 Tahun 2014

Zonasi Peruntukan Sesuai Perda no. 1 Tahun 2014. S6 adalah SubZona Prasarana Pelayanan Umum.

Dalam Perda no. 1 tahun 2014 , BAB 1 pasal 1 Ketentuan Umum ayat 101 :”Zona pelayanan umum dan sosial adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial budaya, rekreasi, dan olahraga, pelayanan umum dan prasarana terminal yang didukung dengan akses jaringan transportasi”. Sedangkan dalam pasal 604 kaecamatan cakung, klasifikasi zona dan pemanfaatn ruang dan  halaman 402 kk. pada sub zona S.6, adalah sebagai berikut:
1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana pelayanan umum;
2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;
3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;
4. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;
5. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;
6. kegiatan bandara khusus, dermaga penyeberangan dan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
7. kegiatan pemakaman dengan syarat pemanfaatan pemakaman milik pemerintah daerah;
8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan
9. kegiatan TPST/ITF (Tempat Pengolahan Antara) dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;

Kantor Kelurahan diterangkan dalam Bab 1 pasal 1 ayat 89 : “Zona pemerintahan daerah adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pemerintahan daerah dan/atau administrasi pemerintahan provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya”. Itu mempunyai kode P3, bukan S6. Demikianpun Puskesmas adalah S2, bukan S6.

Dengan kata Lain: ” Pembangunan Lahan tersebut untuk Kantor Kelurahan dan atau Puskesmas melanggar Perda No. 1 Tahun 2014 karena tidak sesuai dengan peruntukannya”.

Sedangkan Peran serta masyarakat dalam  perda tersebut diatur dalam Perda No, 1 Tahun 2014 BAB XVI : HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT. serta dalam bab bab selanjutnya.

Alasan lain Penolakan : adalah karena rasio ruang terbuka hijau (RTH) di perumahan Eramas juga kurang dari 30 %. Lihat Rasio gambar warna hijau dan kuning di zonasi peruntukan di atas.

Padahal aturan aturan yang ada :

a. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung
b. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air
c. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang
d. Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002, tentang Hutan Kota
e. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
f. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2006, tentang Jalan
g. Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
h. SNI 03-1733-2004, Tatacara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

mensyaratkan pentingnya Ruang Terbuka Hijau di Perumahan.

Lebih luasnya di Sentra Primer Timur Jakarta ini saat ini sdh berdiri Terminal Terbesar Pulogebang, Apartemen-apartemen, Jalur Busway yang menyita Ruang Terbuka Hijau.

Pembangunan Apartemen dan Terminal Pulogebang membutuhkan Paru-Paru Kota

Pembangunan Apartemen dan Terminal Pulogebang membutuhkan Paru-Paru Kota. Apartemen Sentra Timur (Kiri), Terminal Pulogebang (Kanan Atas) dan Perumahan Eramas di depan.

Alasan Lain Penolakan : Secara umum, Perumahan Eramas 2000 adalah peruntukan pemukiman, bukan lokasi lintasan yang dilalui kendaraan umum. Ini karena perumahan ini hanya mempunyai satu pintu yang tidak ada kendaraan umum melintas. Lokasi terdekat dari jalur kendaraan umum adalah jalan Dr. Sumarno depan kantor Walikota Jakarta Timur yang berjarak 800m dari lokasi Lahan yang dimaksud. Bagaimana melayani masyarakat untuk datang ke kantor Lurah atau Puskesmas kalau ini bukan lintasan umum?

Alasan lain Penolakan: Dengan memaksakan untuk lokasi Kelurahan/Puskesmas maka kerawanan dan ketidaknyamanan warga akan terganggu. Karena kegiatan Kelurahan/Puskesmas bias 24 jam.

Alasan Lain Penolakan: Bagaimana dengan limbah dari Puskesmas?  Sebagaimana diketahui limbah puskesmas atau rumah sakit, akan menjadi penyakit bagi lingkungan bila tidak dikelola dengan baik. Limbah tersebut akan bersatu dengan selokan warga dan mengalir kemana-mana. Apalagi saat hujan dan banjir. Siapa yang akan bertanggung jawab dengan resiko sanitasi masyarakat?

Lokasi Kantor Lurah saat terendam banjir. Eramas bulan Januari tahun 2013

Lokasi Kantor Lurah saat terendam banjir. Eramas bulan Januari tahun 2013. Risiko Limbah Puskesmas saat banjir

Alasan Penolakan Lain : Hilangnya Ruang Terbuka untuk aktifitas warga sekitar Walikota Jakarta Timur.  Satu-satunya tempat terbuka untuk aktifitas warga sekitar Kantor Walikota Jakarta Timur adalah Perumahan Eramas 2000. Setiap hari, baik pagi atau sore menjadi tempat aktifitas warga di sekitar Kantor Walikota Jakarta Timur, apalgi hari minggu pagi. Lalu akan hilangkah kegiatan mereka di sini?

Anak-anak akan kehilangan tempat berlatih olahraga bila tempat ini dijadikan kelurahan/puskesmas

Anak-anak akan kehilangan tempat berlatih olahraga bila tempat ini dijadikan kelurahan/puskesmas

Lokasi Bundaran Eramas Depan Lahan sebagai tempat aktifitas warga: olahraga, santai bersepeda akan hilang?

Lokasi Bundaran Eramas Depan Lahan sebagai tempat aktifitas warga: olahraga, santai bersepeda akan hilang?

Tempat Ruang Aktifitas Warga akan hilang? Happines Index warga akan menurun..!

Tempat Ruang Aktifitas Warga akan hilang? Happines Index warga akan menurun..!

Jadi alasan-alasan untuk penolakan warga bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Dan warga sudah mempertimbangkan hal ini untuk membantu pembangunan yang berkesinambungan dan sehat bagi lingkungan Sentra Primer Timur Jakarta.

Penolakan oleh Warga secara terbuka kepada Walikota Jakarta Timur Drs, Krisdiyanto, tanggal 26 September 2015

Penolakan oleh Warga secara terbuka kepada Walikota Jakarta Timur Drs, Krisdiyanto, tanggal 26 September 2014.

About eramas2000

Admin
This entry was posted in Info Warga. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s